BALITOPIK.COM, DENPASAR — Penanganan bencana di Bali mulai bergeser dari pola yang hanya berfokus pada respons saat bencana terjadi menuju pengurangan risiko sejak sebelum krisis. Perubahan itu terlihat dari penggunaan teknologi, penguatan sistem peringatan dini hingga keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan kebencanaan.
Temuan tersebut menjadi bagian dari Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA yang mempertemukan pemerintah Indonesia dan Australia di Bali pada 15–17 September 2026. Misi ini meninjau hasil enam tahun kemitraan kedua negara dalam memperkuat ketangguhan bencana.
Salah satu perubahan yang disorot adalah keterlibatan penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Mereka tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi ikut terlibat dalam perencanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan hingga pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan bencana.
Penguatan tersebut berjalan seiring dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta pembentukan ULD-PB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“ULD-PB adalah wadah, tempat teman-teman untuk berperan aktif dan berkontribusi yang bermakna,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Dr. Teja Busana.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Udrekh mengatakan pengurangan risiko bencana membutuhkan pembagian peran dari pemerintah pusat hingga masyarakat.
“Kolaborasi ini tidak bisa ditinggalkan,” ujar Udrekh, seraya menjelaskan bahwa Program SIAP SIAGA mendorong penguatan regulasi, sistem peringatan dini, ketangguhan desa hingga aksi di lapangan.
Dari sisi teknologi, peserta misi melihat pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami Bali, sistem data dan informasi kebencanaan, pemetaan digital partisipatif, Desa Tangguh Bencana serta program kesiapsiagaan di sektor pariwisata dan kampus.
Di Pusdalops BPBD Provinsi Bali, data menjadi salah satu fondasi untuk mendukung peringatan dini, koordinasi tanggap darurat dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat.
Praktik lain ditemukan di Desa Adat Temukus, Karangasem. Pemuda adat bersama masyarakat menggunakan drone untuk memetakan kawasan rawan bencana. Teknologi tersebut dipadukan dengan pengetahuan lokal untuk membantu pengambilan keputusan di tingkat komunitas.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menilai model tersebut berpotensi diterapkan di wilayah lain.
“Menurut saya, desa adat yang telah tangguh bencana dengan menggabungkan teknologi dan pengetahuan lokal, memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan di wilayah lain,” katanya. (*)