BALITOPIK.COM, BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung mendorong desa tidak hanya menjadi wilayah penyangga pariwisata, tetapi ikut mengambil manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan BUMDes, UMKM, ekonomi kreatif hingga desa wisata diarahkan menjadi instrumen agar masyarakat desa terlibat sebagai pelaku ekonomi.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang diikuti seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung di Puspem Badung, Senin (14/9/2026).
Adi Arnawa mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata harus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Karena itu, potensi ekonomi di desa perlu diintegrasikan dengan arah pembangunan pariwisata Badung.
“Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujar Adi Arnawa.
Menurutnya, pengembangan ekonomi desa tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan dan budaya. Hubungan antara sektor pertanian dan pariwisata juga perlu diperkuat agar pembangunan ekonomi memiliki basis lokal yang berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” tegasnya.
Selain arah pembangunan ekonomi, rakor tersebut membahas inventarisasi berbagai persoalan yang disampaikan Perbekel. Isunya mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan hingga keamanan.
Adi Arnawa meminta persoalan tersebut segera dipetakan sehingga penanganannya dapat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing.
Dari sisi anggaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung Komang Budi Argawa melaporkan Dana Desa 2026 sebesar Rp16,08 miliar untuk 46 desa telah terserap 100 persen.
Sementara itu, penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar mencapai 63,35 persen hingga 31 Agustus 2026.
Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tercatat 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar. Adapun Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar.
Untuk 2026, sejumlah program prioritas desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesiapsiagaan bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Arah tersebut menunjukkan pembangunan desa di Badung tidak hanya ditempatkan sebagai urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal di tengah dominasi sektor pariwisata. (*)