BALITOPIK.COM, YOGYAKARTA — Di tengah ribuan kejadian bencana yang terjadi sepanjang 2026, isu kebencanaan dinilai justru tenggelam di tengah kesibukan elite politik menatap Pemilu 2029.
Sorotan itu muncul dalam diskusi publik bertajuk “Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Data BNPB per 7 September 2026 yang dipaparkan dalam diskusi mencatat 1.730 kejadian bencana sejak awal tahun. Karhutla menjadi kejadian terbanyak dengan 627 kasus, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105 dan kekeringan 101 kejadian.
Pengamat Politik UGM, Dr. Arie Sujito, menilai partai politik saat ini terlalu terjebak pada kepentingan elektoral. Agenda kebencanaan, menurut dia, belum menjadi bagian penting dari platform politik partai.
“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan,” kata Arie.
Menurut Arie, bencana seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan publik dalam menentukan pilihan politik. Partai yang mengabaikan persoalan mitigasi dan pemulihan bencana dinilai berisiko kehilangan fungsi representasinya.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut komunikasi politik. Peneliti Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga, Didik Krisdiyanto, menilai Indonesia sebenarnya memiliki data mengenai wilayah rawan bencana, tetapi persoalan muncul pada pelaksanaan kebijakan mitigasi.
“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan,” ujar Didik.
Ia mendorong partai politik tidak berhenti pada aktivitas pemberian bantuan ketika bencana terjadi. Partai juga dinilai perlu mengawal anggaran kebencanaan, mendorong kebijakan mitigasi dan memastikan kadernya di lembaga eksekutif maupun legislatif bekerja untuk mengurangi risiko bencana.
Diskusi yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana dan jurnalis tersebut kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Di antaranya memasukkan agenda kebencanaan ke dalam platform partai, memperkuat anggaran mitigasi, mendorong kesiapsiagaan masyarakat serta menjadikan penanganan bencana sebagai salah satu indikator kinerja politik.
“Pemilu 2029 memang penting, tetapi persoalan keselamatan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana tidak bisa menunggu siklus politik,” tandasnya. (*)