Balitopik.com – Ketua Komisi III DPRD Bali yang juga dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, mengakui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memang menuai pro dan kontra.
Tapi, katanya, kalau dilihat dari spiritnya, efisiensi anggaran tersebut untuk kebaikan negara.
“Memang ini pro kontra, tapi yang jelas ini untuk kebaikan bangsa dan negara, (untuk) penghematan,” ujar dia saat ditemui usai seruan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ digelar Aliansi Bali Tidak Diam di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/25).
Sebelumnya, ratusan mahasiswa di Bali menggelar protes terkait pemangkasan anggaran yang dinilai berpotensi merugikan sektor pendidikan. Di sisi lain, Suyasa mengaku menghargai proses tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi.
“Saya melihat bahwa itu proses demokrasi dari mahasiswa ada aspirasi seperti itu, ya kita tampung sesuai dengan kewenangan kami. Kami akan akan kaji dan teruskan, keputusannya kan nanti di pusat,” ucapnya.
Ditanya soal potensi pemangkasan anggaran di DPRD Bali, Suyasa menyebut hal itu baru akan dibahas setelah tanggal 4 Maret mendatang, tepatnya pada saat Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih.
Namun, dirinya meyakini efisiensi anggaran tersebut nantinya juga akan berdampak terhadap operasional DPRD. “Ya, pastinya penggunaan anggaran kena lah, DPR kan pengguna anggaran juga, tapi nggak masalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Kendati demikian, Suyasa mengaku akan tetap mengawal setiap program yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami ditugaskan Ketua DPD Gerindra, Pak De Gadjah untuk mengawal kebijakan program pemerintah pusat,” sebutnya.