Koordinator PWF Sebut Intimidasi Aparat Sudah Seperti Orde Baru

Balitopik.com  – Koordinator People’s Water Forum (PWF), Reza Sahib menyebut kegiatan People’s Water Forum (PWF) yang diintimidasi kelompok ormas itu digerakan oleh aparat Polri dan TNI.

Reza Sahib menyebut intimidasi itu sudah jelas-jelas digerakan oleh aparat keamanan. Karena pada saat pemboikotan, aparat keamanan yang ada di lokasi hanya menonton.

“Kita sudah yakin bisa konfirmasi bahwa itu aparat negara. Tapi juga mereka gunakan ormas. Baik militer, tentara, negara, polisi terlibat,” katanya, Kamis, (23/5/2024).

Reza menjelaskan, kegiatan People’s Water Forum sudah diintimidasi sejak awal direncanakan. Awalnya kegiatan itu akan berlangsung di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Pihaknya tiba-tiba mendapat surat pembatalan penggunaan tempat oleh pihak ISI Denpasar.

Setelahnya, kegiatan dipindahkan ke Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Dengan jadwal kegiatan mulai dari tanggal 20 – 23 Mei 2024.

Namun, kegiatan di Hotel Oranjje tidak berjalan sama sekali karena pada Senin, (20/5) sore, forum yang sebetulnya ingin mendiskusikan tentang krisis air itu diboikot oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) dengan dalil mengikuti imbauan Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Intimidasi berlanjut di tanggal (21/5) tidak atas nama PGN lagi. Tapi oleh sekelompok orang misterius berbadan kekar, memakai jaket penutup kepala, topi, masker dan kaca mata hitam sehingga hampir tidak bisa dikenali. Sekelompok orang itu mengaku dari Aliansi Masyarakat Bali.

Mereka menghadang peserta diskusi yang akan masuk ke area hotel, wartawan pun dilarang mengambil gambar dan video di sekitar lokasi.

Yang paling parah adalah Eks Hakim Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Dr. I Made Dewa Palguna yang diundang sebagai pemateri di People’s Water Forum.

Dr. Palguna gagal membawakan materi tentang “On Water A Perspective From Indonesia’s Constitution (Air dalam perspektif hukum Indonesia) karena tidak diperbolehkan masuk oleh para preman itu.

“Masa ngomong air aja nggak boleh. Tidak ada tindakan kriminal yang kita lakukan. Tapi sampai saat ini (tadi pagi) kita masih kucingan-kucingan, gangguan komunikasi internet itu makin banyak yang diretas termasuk HP saya yang saya tidak tahu sekarang ada dimana,”  imbuh Reza Sahib.

Sementara, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu (22/5) sore, mengaku tidak mengeluarkan larangan diskusi dan meminta membubarkan acara diskusi tentang air. Bahkan Mahendra mengaku tidak mengetahui adanya ormas-ormas itu.

Lantas siapa yang bertanggung jawab atas pemboikotan diskusi People’s Water Forum (WWF) oleh para preman itu?. Reza berani mengatakan aparat keamanan adalah otaknya.

“Saya bisa konfirmasi bahwa saya juga diintimidasi oleh orang yang mengaku dari Mabes TNI. Caranya sangat intimidatif persis seperti orde baru,” ucapnya. (*)