BALITOPIK.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan infrastruktur di Bali yang semakin memicu kemacetan di berbagai wilayah.
Menurutnya, lonjakan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan wisatawan.
“Fiskal Bali tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri. Seharusnya ditopang oleh pemerintah pusat, mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata sangat besar,” tegas Koster.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Koster memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 7,05 juta orang, dengan rata-rata pengeluaran sekitar 1.522 dolar AS per kunjungan. Dari angka tersebut, perputaran uang di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.
Namun di balik capaian tersebut, Bali masih menghadapi persoalan klasik seperti kemacetan dan pengelolaan sampah.
“Seluruh wilayah Bali adalah destinasi wisata. Tapi konektivitas belum merata. Akses ke Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem masih sulit dan memakan waktu lama,” jelasnya.
Ia menilai lemahnya konektivitas menjadi penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bali.
Sebagai langkah konkret, Koster mengaku telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor transportasi darat.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga mengajak KADIN untuk turut berperan aktif dalam mendorong pembangunan Bali, terutama dalam menyuarakan kebutuhan infrastruktur kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Ia mengungkapkan bahwa KADIN bersama Pemprov Bali akan menyusun strategic paper sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
“Kami akan menghitung kebutuhan infrastruktur Bali secara detail. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa investasi di Bali memiliki return yang baik dan berdampak besar bagi ekonomi nasional,” ujar Anindya.
Diketahui, KADIN Bali telah resmi mengukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2025–2030. I Made Ariandi kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum. (*)