BALITOPIK.COM, BULELENG — Generasi muda akan menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi Bali. Di tengah derasnya arus informasi digital, mereka tidak hanya dituntut menggunakan hak pilih, tetapi juga mampu memilah informasi, menolak politik uang, dan mengawasi proses pemilu.
Pesan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat memberikan edukasi kepemiluan kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Kabupaten Buleleng, Senin (31/8/2026).
Sebanyak 96 peserta yang merupakan pemilih pemula mengikuti kegiatan tersebut. Diskusi tidak hanya membahas teknis pemilu, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemilih muda di tengah maraknya hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga politik uang.
Lidartawan mengatakan posisi generasi muda semakin penting karena kelompok pemilih muda memiliki porsi besar dalam komposisi pemilih di Bali.
Pada Pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bali mencapai 3.269.516 pemilih. Komposisi tersebut didominasi pemilih muda dan pemilih pemula.
Kondisi itu membuat kualitas literasi politik generasi muda ikut menentukan kualitas demokrasi. Pemilih muda tidak cukup hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi perlu memahami alasan di balik pilihannya dan berani mengawasi proses politik.
“KPU bukan sekadar penyelenggara pemungutan suara, tetapi penjaga integritas seluruh proses demokrasi,” kata Lidartawan.
Ia mendorong anak muda mengambil peran lebih aktif, mulai dari memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, ikut mengawal proses pemutakhiran data pemilih, melakukan pengawasan partisipatif, hingga menolak politik uang.
Menurut dia, tantangan demokrasi kini tidak hanya terjadi di ruang politik konvensional. Media sosial telah menjadi ruang baru tempat masyarakat menerima, membagikan, sekaligus memperdebatkan informasi politik.
Karena itu, Lidartawan mengingatkan pemilih muda agar tidak mudah menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
“Timeline-mu adalah ruang demokrasi. Jadilah pemilih digital yang cerdas dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing,” ujarnya.
Ia memperkenalkan prinsip Stop, Check, Share atau tahan, telusuri, kemudian tanggapi sebelum membagikan informasi kepada orang lain.
Pesan tersebut menjadi penting karena informasi politik yang tidak benar dapat memengaruhi persepsi publik dan pilihan pemilih, terutama ketika informasi tersebut disebarkan berulang kali melalui media sosial.
Dalam diskusi, peserta juga mempertanyakan bagaimana generasi muda dapat menyalurkan aspirasi politik secara lebih langsung, termasuk persoalan keterbatasan lapangan kerja.
Lidartawan mengatakan ruang partisipasi politik bagi anak muda terbuka dan dilindungi hukum. Ia mendorong generasi muda tidak hanya menyampaikan kritik dari luar sistem, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam politik, termasuk melalui partai politik.
Namun, keterlibatan tersebut harus dibarengi dengan integritas.
Ia mengingatkan agar anak muda yang nantinya masuk ke lembaga legislatif tidak kehilangan idealisme setelah memperoleh kekuasaan. Menurutnya, keberanian mempertahankan prinsip menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat.
Lidartawan kemudian menyinggung pengalamannya ketika bertugas sebagai Ketua PPK Denpasar Barat. Ia mengaku pernah menghadapi upaya suap dan penyelewengan perolehan suara, tetapi memilih mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas.
Bahwa, pendidikan politik kepada pemilih muda bukan sekadar persiapan menghadapi hari pemungutan suara. Literasi demokrasi diperlukan agar generasi muda mampu menjadi pemilih yang kritis sekaligus ikut mengawasi proses politik.
Dengan jumlah pemilih muda yang besar dan semakin kuatnya pengaruh media sosial, kemampuan anak muda membedakan informasi benar dan palsu, menolak politik uang, serta berani mengawasi proses pemilu akan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Bali. (*)