BALITOPIK.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang segera mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Menurut Parta, pengisian jabatan tersebut penting untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa terjadi kekosongan kepemimpinan di posisi strategis.
Ia menilai keputusan Jaksa Agung menunjukkan komitmen menjaga stabilitas institusi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.
“Langkah cepat Jaksa Agung mengisi jabatan-jabatan strategis patut diapresiasi. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang tidak boleh kehilangan momentum dalam pemberantasan korupsi. Dengan pejabat definitif, proses penanganan perkara diharapkan semakin cepat, profesional, dan akuntabel,” ujar Parta, Jumat (24/7/2026).
Meski demikian, politikus asal Bali itu menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan pembenahan menyeluruh di internal Kejaksaan, khususnya di bidang tindak pidana khusus yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.
Menurut Parta, munculnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Jampidsus telah menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Publik tentu sangat prihatin. Ketika dugaan korupsi terjadi di lembaga yang justru bertugas memberantas korupsi, maka logika publik akan berkembang bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar ulah oknum. Masyarakat bisa menilai ada persoalan yang bersifat struktural. Persepsi seperti ini harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.
Parta menyambut baik komitmen Kuntadi yang menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penanganan perkara di lingkungan pidana khusus.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas Kejaksaan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
“Komitmen evaluasi menyeluruh yang disampaikan Jampidsus baru harus benar-benar diwujudkan. Jangan ada perkara yang luput dari pengawasan. Semua mekanisme penanganan perkara perlu diperiksa, mulai dari tata kelola, sistem pengawasan, proses administrasi, hingga integritas aparat yang menangani perkara,” katanya.
Ia menegaskan evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berani menyentuh akar persoalan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.
Parta juga mengingatkan bahwa Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa institusi penegak hukum mampu melakukan pembenahan dari dalam.
“Momentum ini jangan disia-siakan. Justru sekarang saatnya melakukan pembenahan total agar tidak ada lagi ruang bagi praktik penyimpangan di internal. Reformasi harus dimulai dari dalam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Parta berharap kepemimpinan baru di Kejaksaan Agung mampu membangun sistem yang semakin kuat melalui penguatan pengawasan internal, transparansi penanganan perkara, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan profesionalisme seluruh jaksa.
“Ke depan Kejaksaan harus terus berbenah. Integritas aparat penegak hukum adalah fondasi utama dalam pemberantasan korupsi. Kalau institusinya bersih, maka kepercayaan publik akan pulih dan upaya penegakan hukum akan semakin kuat,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Parta menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses reformasi di Kejaksaan Agung agar komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Kami di Komisi III tentu akan terus mengawal proses pembenahan ini. Harapan masyarakat sangat besar agar Kejaksaan semakin profesional, independen, transparan, dan benar-benar menjadi benteng terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.