BALITOPIK.COM, DENPASAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berujung pada tambahan beban bagi masyarakat. Optimalisasi pendapatan dinilai harus dibarengi keterbukaan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pungutan dan manfaat yang kembali kepada publik.
Catatan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali terkait Rancangan Perubahan APBD Bali 2026, Senin (14/9/2026). Pandangan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan I Nyoman Budiutama.
Budiutama mengatakan penguatan PAD tetap diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan peningkatan pungutan.
Optimalisasi dapat dilakukan melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah serta digitalisasi pajak. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas agar kebijakan peningkatan pendapatan tidak semata dipandang sebagai tambahan kewajiban.
“Peningkatan PAD harus dibarengi dengan informasi yang masif kepada masyarakat mengenai dasar, mekanisme dan manfaat kebijakan. Jangan sampai peningkatan PAD hanya dipersepsikan sebagai tambahan beban masyarakat, tetapi harus dipahami sebagai upaya memperkuat fiskal dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Budiutama.
Selain PAD, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Bali menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan perubahan jumlah wisatawan. Ketergantungan ekonomi Bali terhadap pariwisata dinilai membuat daerah perlu memiliki mitigasi apabila terjadi gangguan konektivitas maupun penurunan mobilitas wisatawan.
Dalam pengelolaan belanja, fraksi mengingatkan efisiensi harus dilakukan secara rasional dan terukur. Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun menghambat target pembangunan.
Budiutama juga menyoroti pentingnya pengendalian dan verifikasi program. Laporan perangkat daerah diminta menggambarkan kondisi sebenarnya, bukan sekadar laporan yang membuat pimpinan merasa aman.
“Laporan perangkat daerah harus menggambarkan kondisi secara objektif dan faktual, bukan sekadar laporan yang menenangkan pimpinan,” tegasnya.
Fraksi juga meminta proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan selesai pada 2026 dituntaskan. Perhatian diarahkan pada pemeliharaan jalan, trotoar, pasar, sarana pendidikan dan kesehatan, kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali, penanganan sampah terpadu serta pengembangan transportasi publik.
Pengelolaan aset untuk mendukung green tourism dan sport tourism juga dinilai perlu diperkuat.
Di sisi pembiayaan, PDI Perjuangan meminta penggunaan SiLPA dan kebijakan pinjaman daerah dijelaskan secara transparan. Setiap pembiayaan harus memiliki peruntukan yang jelas, menjaga likuiditas serta kesehatan keuangan daerah dan diarahkan pada program prioritas.
Bagi fraksi, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi harus memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (*)