BALITOPIK.COM, DENPASAR – Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar DPRD Bali justru meminta agar kenaikan belanja dalam Perubahan APBD 2026 dipastikan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam perubahan anggaran tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp6,66 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp7,50 triliun. Kondisi itu membuat defisit melebar menjadi sekitar Rp842,59 miliar.
Fraksi Golkar mempertanyakan alasan kenaikan belanja yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan. Menurut fraksi ini, pemerintah perlu menjelaskan apakah tambahan belanja tersebut benar-benar diarahkan untuk program prioritas dan kegiatan yang produktif.
Pandangan tersebut disampaikan Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus Linggih saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
Perhatian Golkar juga tertuju pada SiLPA 2025 sebesar sekitar Rp712,87 miliar. Fraksi menilai angka tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai efisiensi. Jika muncul karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan atau lemahnya pelaksanaan kegiatan, SiLPA justru menunjukkan persoalan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.
Hal serupa disoroti terhadap kenaikan hibah sekitar Rp152 miliar. Golkar meminta penerima hibah diverifikasi secara ketat, disertai transparansi, indikator manfaat serta pengawasan setelah anggaran disalurkan.
“Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran,” kata Ajus.
Di sisi lain, kenaikan belanja modal juga diminta benar-benar diarahkan pada sektor yang mampu menggerakkan ekonomi Bali. Pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, konektivitas dan digitalisasi dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Golkar juga menyinggung persoalan investasi, termasuk pembangunan lift kaca Pantai Kelingking. Menurut fraksi, investasi harus ditopang kepastian hukum dan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Persoalan pemerataan ekonomi turut menjadi perhatian. Golkar mengingatkan agar pertumbuhan Bali tidak hanya terkonsentrasi di wilayah selatan, sementara Bali Utara, Timur dan Barat tertinggal.
“Pertumbuhan ekonomi Bali yang di atas rata-rata nasional akan menjadi semu, ketika pertumbuhan yang tinggi hanya terjadi di wilayah Bali Selatan dikarenakan pendapatan kabupaten di wilayah Bali Selatan yang lebih banyak menikmati Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang tidak banyak berimbas ke wilayah Bali lainnya,” ujar Ajus.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong APBD tidak berhenti pada persoalan besaran anggaran dan tingkat serapan. Ukuran akhirnya, menurut fraksi tersebut, adalah sejauh mana belanja pemerintah mampu memperkuat ekonomi, membuka kesempatan kerja dan memperkecil kesenjangan antarwilayah di Bali. (*)