Ada dua kabar tentang ketenagakerjaan yang muncul hampir bersamaan dan, menurut saya, perlu kita baca sebagai satu persoalan besar.
Pertama, data BPS Mei 2026 menunjukkan Indonesia masih memiliki sekitar 7,22 juta penganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,03 juta merupakan lulusan D4 hingga S3. Artinya, lebih dari satu juta orang yang telah menempuh pendidikan tinggi belum mendapatkan pekerjaan.
Kedua, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan adanya peluang bagi sekitar 100 ribu warga Indonesia setiap tahun untuk bekerja di Jepang. Pemerintah kemudian bergerak menyiapkan satuan tugas dan melibatkan pusat karier perguruan tinggi untuk mempersiapkan calon pekerja.
Di satu sisi, tentu ini kabar baik. Jepang membutuhkan tenaga kerja, sementara Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan.
Namun, di sisi lain, saya justru melihat ada pertanyaan yang lebih mendasar.
Mengapa negara dan keluarga mengeluarkan biaya besar untuk menghasilkan sarjana, tetapi setelah mereka lulus, perekonomian kita belum mampu menyediakan cukup banyak pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka?
Persoalan banyaknya sarjana yang menganggur tentu tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang menurut saya ikut berkontribusi.
Pertama, ada persoalan pada orientasi kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan kita masih lebih banyak diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pekerja, bukan secara serius membangun kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi pengusaha.
Kedua, pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen belum tentu sebanding dengan jumlah angkatan kerja baru yang dihasilkan setiap tahun dari lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tetapi angka pertumbuhan saja tidak cukup. Kita harus bertanya lebih jauh: sektor apa yang tumbuh dan pekerjaan seperti apa yang diciptakannya?
Ketiga, terdapat persoalan ketidaksesuaian antara lulusan dari berbagai disiplin ilmu dengan kebutuhan industri. Dunia pendidikan menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu, sementara dunia usaha membutuhkan keterampilan yang terus berubah.
Kesenjangan tersebut pada akhirnya menciptakan apa yang selama ini kita kenal sebagai mismatch antara pendidikan dan dunia kerja.
Keempat, kemajuan teknologi digital seperti robotik, otomatisasi, dan kecerdasan buatan telah mengubah dunia kerja secara masif. Sebagian pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia mulai beralih menggunakan mesin dan teknologi.
Perubahan tersebut tidak mungkin kita hindari. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, bukan justru tertinggal karenanya.
Kelima, iklim investasi yang belum sepenuhnya sehat juga menjadi persoalan. Birokrasi yang berbelit, biaya perizinan, serta tingginya biaya ekonomi dapat menghambat pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru.
Keenam, praktik pungutan liar, korupsi, serta persoalan kepastian hukum dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Keenam persoalan tersebut memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah sarjana yang menganggur.
Namun, saya tidak setuju apabila jawaban atas persoalan pengangguran terdidik akhirnya hanya berhenti pada mengirim tenaga produktif kita ke negara lain. Saya memahami bahwa bekerja ke luar negeri merupakan salah satu solusi taktis. Tetapi jangan sampai solusi taktis tersebut berubah menjadi strategi utama karena kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Perguruan tinggi jangan hanya mencetak ijazah.
Kita mencetak sarjana agar putra-putri kita memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bertahan, berkembang, dan berkontribusi dalam dunia kerja. Lebih dari itu, pendidikan seharusnya juga membangun keberanian untuk menciptakan pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan.
Karena itu, peluang 100 ribu pekerjaan di Jepang harus kita lihat dari dua sisi.
Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Anak-anak muda Indonesia yang memiliki kesempatan bekerja di Jepang tentu harus didukung agar dapat meningkatkan keterampilan, pengalaman, pendapatan, dan jejaring internasional.
Tetapi pada saat yang sama, peluang tersebut juga harus menjadi alarm bagi Indonesia.
Jika peluang 100 ribu pekerjaan per tahun berlangsung selama sepuluh tahun, skalanya setara dengan satu juta orang. Kita tentu senang jika anak-anak muda Indonesia mendapatkan pekerjaan yang baik di luar negeri.
Tetapi kita juga harus bertanya:
Apa strategi Indonesia untuk menciptakan jutaan pekerjaan berkualitas dan berkeahlian tinggi di negeri sendiri?
Persoalan ini bukan baru muncul pada 2026. Indonesia sudah lama menghadapi persoalan penyerapan tenaga kerja terdidik.
Ada ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dan kebutuhan industri. Lapangan pekerjaan formal tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Pada saat yang sama, teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan terus mengubah jenis pekerjaan yang tersedia.
Karena itu, kita membutuhkan pertumbuhan pada sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang semakin tinggi.
Pembenahan industri manufaktur dan industri bernilai tambah menjadi semakin mendesak.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang menjual bahan mentah, lalu membeli kembali produk jadi dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Kita harus membangun industri yang menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan berkualitas.
Negara juga harus menciptakan iklim usaha yang sehat. Regulasi harus mendukung, kepastian hukum harus dijaga, dan investasi pada sektor produktif harus dipermudah.
Insentif fiskal juga perlu diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, perguruan tinggi harus semakin terhubung dengan dunia industri.
Kurikulum, riset, program magang, hingga career center harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja. Kampus harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan ilmu dan keterampilan yang diberikan kepada mahasiswa benar-benar relevan dan berguna ketika mereka lulus.
Saya tidak mempersoalkan anak muda Indonesia bekerja di Jepang, Australia, Eropa, atau negara mana pun.
Pergilah. Bekerjalah. Belajarlah.
Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Bawa pulang pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat Indonesia.
Yang saya persoalkan adalah apabila bekerja ke luar negeri menjadi jalan keluar karena kita gagal menyediakan kesempatan yang cukup di negeri sendiri.
Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok tenaga produktif bagi negara-negara yang kekurangan penduduk usia kerja, sementara kita sendiri belum berhasil memanfaatkan kemampuan generasi terbaik bangsa untuk membangun industri nasional.
Karena itu, kebijakan tenaga kerja luar negeri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri harus berjalan bersamaan.
Indonesia harus menjadi negeri yang menarik bagi orang-orang terdidik untuk bekerja, meneliti, berkarya, membangun perusahaan, dan menciptakan pekerjaan baru.
Pada usia 81 tahun kemerdekaan, pertanyaan tentang pekerjaan bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana negara menyiapkan masa depan generasinya.
Sarjana tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik pengangguran.
Mereka adalah modal manusia yang harus diberi ruang untuk tumbuh, bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun negeri.
Dirgahayu Republik Indonesia.