GPS cs Dilaporkan ke Polda Bali atas Dugaan Pemalsuan Yurisprudensi dan Teori Hukum di PN Denpasar

Balitopik.com, DENPASAR – Tim Kuasa Hukum dari H2B Law Office, mewakili Drs. I Made Tarip Widarta, M.Si secara resmi melaporkan Gede Pasek Suardika (GPS) cs ke Reskrimum Polda Bali pada 2 Maret 2026.

Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penyesatan proses peradilan, sumpah palsu, dan pemalsuan surat yang terjadi dalam persidangan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar. Laporan ini menyeret 12 advokat sebagai terlapor, termasuk Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dkk.

“Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memaparkan fakta dan analisis mengenai dugaan peristiwa pidana, yang mana berdasarkan analisis kami patut diduga merupakan tindak pidana penyesatan proses peradilan dan/atau tindak pidana sumpah palsu dan/atau tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dan/atau 291 dan/atau 391 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),” begitu kata ketua tim hukum, Harmaini Idris Hasibuan, S.H dalam keterangan tertulis diterima Bali Topik, (3/3/2026).

Kasus ini bermula pada agenda pembacaan Replik, Senin, 2 Februari 2026 dalam kasus Praperadilan Kakanwil BPN Bali I Made Daging yang mana GPS bertindak sebagai kuasa hukum Made Daging.

Disebutkan, para terlapor diduga mencantumkan kutipan palsu dari tiga putusan pengadilan yang diklaim sebagai yurisprudensi untuk memperkuat argumen hukum mereka. Ketiga putusan tersebut adalah:

• Putusan MA Nomor 78 K/Pid/2021: Dikutip seolah-olah menyatakan penetapan tersangka batal jika salah satu pasal tidak berlaku, padahal perkara aslinya hanya mengenai pasal tunggal penggelapan dalam jabatan.
• Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Pra/2023: Dikutip mengenai ketidaksahan penetapan tersangka akibat pasal yang dicabut, namun kalimat tersebut tidak ditemukan dalam putusan asli.
• Putusan MA Nomor 123 K/Pid/2019: Dikutip terkait daluarsa delik, padahal putusan asli membahas pembunuhan berencana dan tidak mempertimbangkan masalah daluarsa sebagaimana diklaim.

Selain putusan, para Terlapor juga diduga merekayasa teori hukum “Indivisibility of Legal Basis” yang diklaim digagas oleh Prof. Romli Atmasasmita, padahal teori tersebut tidak pernah ada.

Menanggapi keberatan dari pihak termohon (Polda Bali), dalam agenda kesimpulan pada 6 Februari 2026, pihak pemohon menyampaikan permohonan maaf dan mencabut dalil-dalil tersebut dengan alasan “kekeliruan teknis” dan koordinasi internal tim dalam bekerja secara digital.

Dalam wawancara usai sidang, Gede Pasek Suardika (Terlapor I) menyebutkan adanya kesalahan copy-paste dari Jurnal Lex Crimen dan menyinggung pengaruh era kecerdasan buatan (AI). Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh pelapor, jurnal yang dimaksud sama sekali tidak memuat kutipan putusan-putusan tersebut.

Terhadap itu, pihak pelapor menilai tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merongrong kewibawaan institusi peradilan (contempt of court) dan menjadi preseden buruk jika dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

“Apabila dibiarkan, advokat dapat membuat yurisprudensi palsu sebanyak apapun di muka persidangan dan melimpahkan kesalahannya pada AI atau teknis menyalin,” tegas pelapor dalam laporannya.

Para Terlapor diduga telah melanggar Pasal 278, Pasal 291, dan/atau Pasal 391 KUHP terkait penyesatan proses peradilan dan pemalsuan.

Adapun para pihak yang dilaporkan antara lain:

1. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.
2. I Made Kariada, S.E., S.H., M.H.
3. Kadek Cita Ardana Yudi, S.H., S.Si.
4. Komang Nila Adnyani, S.H.
5. I Nyoman Widayana Rahayu, S.H.
6. I Putu Budi Astika, S.H., M.H.
7. I Made Suardana, S.H., M.H.
8. Nurdin, S.H., M.H., C.Me.
9. Cokorda Istri Oka Adnyaswari, S.H.
10. Aryantha Wijaya, S.H.
11. Cokorda Istri Raka Ekawati, S.H.
12. Azalia Elian Faustina, S.H.