BALITOPIK.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, (12/3/2026).
Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi bagian dari hubungan kerja di lingkungan domestik.
Anggota Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa RUU ini akan menata kembali hubungan kerja domestik yang selama ini berlangsung secara informal menjadi hubungan kerja yang memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, selama ini relasi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga (PRT) kerap dipandang sebagai hubungan kekeluargaan yang bersifat informal. Meski demikian, nilai kekeluargaan tersebut tetap dipertahankan karena merupakan nilai sosial yang positif.
“RUU ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tanpa menghilangkan suasana kekeluargaan. Nilai kekeluargaan tetap dijaga, namun status kerja PRT perlu diperjelas agar memiliki kepastian hukum,” ujar Parta.
Ia menambahkan, melalui pengaturan ini hubungan antara pemberi kerja dan PRT tetap dapat dilandasi semangat kekeluargaan, namun berada dalam kerangka hubungan kerja profesional yang diakui serta dilindungi hukum.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga nilai sosial yang positif sekaligus memastikan adanya perlindungan yang adil bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berkontribusi besar dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
Selain itu, RUU PPRT juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta penyalur atau Perusahaan Penyalur Pekerja Rumah Tangga (P3RT).
Dalam aturan tersebut, P3RT diwajibkan memberikan informasi kualifikasi pekerja secara transparan serta menyediakan penggantian PRT selama masa percobaan jika diperlukan. Di sisi lain, pemberi kerja wajib membayar upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja tertulis.
RUU ini juga menegaskan kewajiban negara untuk mengintegrasikan pekerja rumah tangga ke dalam sistem jaminan sosial nasional, termasuk program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Selain perlindungan sosial, RUU PPRT juga mengatur mekanisme pengawasan di tingkat masyarakat serta penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga melalui mediasi di luar pengadilan.
Di sisi lain, pemerintah bersama perusahaan penyalur diwajibkan menyelenggarakan pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan dan standar pelayanan pekerja rumah tangga. Dalam pelatihan tersebut, tidak boleh ada pembebanan biaya kepada calon pekerja maupun pekerja rumah tangga.
“Peningkatan kompetensi harus dipandang sebagai investasi negara untuk meningkatkan harkat, martabat, dan produktivitas pekerja rumah tangga,” kata Parta.
Ia menegaskan, secara filosofis RUU PPRT dibentuk untuk memberikan pengakuan yuridis kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat nilai kekeluargaan yang bermartabat. (*)