Balitopik.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Rachmat Pambudy dan Gubernur Bali Wayan Koster rumuskan percepatan pembangunan Bali yang akan dimulai pada 2026 mendatang.
Rumusan ini dilakukan saat Gubernur Bali Wayan Koster beraudiensi dengan Rachmat Pambudy yang juga adalah sahabat akrabnya itu pada akhir September 2025 lalu di Jakarta.
“Menteri menyampaikan sangat mendukung upaya percepatan pembangunan di Bali, dan beliau akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan mulai tahun 2026,” kata Wayan Koster, Rabu (8/10/2025).
Koster menjelaskan dalam pertemuan itu ia memohon kepada Menteri untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis Bali, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah Bali.
Selain itu Koster menyampaikan bahwa Bali berkontribusi besar dalam sektor pariwisata. Berdasarkan data, pada tahun 2024, jumlah wisatawan asing yang ke Bali mencapai 6.3 juta atau sekitar 45% dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebesar 13,9 juta orang.
“Sejalan dengan itu, kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia sangat besar yang mencapai 107 Triliun berbanding devisa pariwisata Indonesia sebesar 234 Triliun atau sekitar 44 persen,” ujar Gubernur Koster.
Kemudian, lanjut Koster, bahwa Bali membutuhkan infrastruktur yang berkualitas untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pariwisata Bali agar berdaya saing secara berkelanjutan. Sehingga wisatawan merasa nyaman selama berwisata di Bali.
Gubernur Koster juga mohon kepada Menteri untuk mendukung program Bali transformasi perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali serta program strategis di bidang energi bersih. Hal ini untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, Bali berdaulat dalam bidang pangan dan air serta mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih.
“Semua program akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 tahun ke depan,” katanya.
Bahwa pelaksanaan program pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara anggaran Bali sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kalau tidak dilakukan percepatan pembangunan mulai tahun 2026, maka Bali akan semakin tertinggal,” tegas Gubernur Bali dua periode ini. (*)