Balitopik.com, BADUNG – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menjelaskan soal perubahan struktur APBD Kabupaten Badung Tahun 2026.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin (24/11/2025).
Bahwa setelah melalui rangkaian pembahasan, disepakati struktur APBD 2026 mengalami perubahan. Dari semula dirancang sebesar Rp 13,9 triliun lebih, berkurang menjadi Rp 12,1 triliun lebih.
Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 10,3 triliun lebih dengan PAD Rp 9,5 triliun lebih dan belanja daerah Rp 11,5 triliun lebih. Terdapat defisit Rp 1,1 triliun yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah.
“Penetapan APBD 2026 menjadi landasan yang berkeadilan, transparan dan akuntabel. Dengan penetapan ini, selanjutnya Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda,” katanya.
Adi Arnawa mengakui ada perubahan yang cukup mendasar dari penetapan APBD 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp 12,1 triliun.
Jumlah tersebut juga didongkrak oleh skema pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Penerimaan pinjaman ini akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program yang mana di Tahun 2025 ini di perubahan kita melakukan eksekusi terhadap pembebasan lahan.”
“Nanti dilanjutkan lagi dengan penambahan eksekusi juga termasuk konstruksi terhadap tiga ruas jalan yang ada di Kuta Selatan, serta mengatasi kemacetan di Berawa, Canggu dan Batu Belig,” ucapnya pula.
Diketahui, pada rapat paripurna tersebut selain dokumen penganggaran, disepakati pula tiga (3) produk hukum daerah diantaranya; Raperda Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Raperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Raperda Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies.
Penetapan Raperda APBD 2026 dan tiga produk hukum daerah tersebut telah dituangkan dalam penandatangan nota kesepakatan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Pimpinan DPRD Badung.
Penetapan hasil dari pembahasan tersebut tidak terlepas dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta dinamika perkembangan daerah dengan segala potensi yang ada di Kabupaten Badung.
Kata dia, penetapan satu dokumen penganggaran dan tiga produk hukum daerah ini merupakan sebuah pencapaian dan wujud komitmen bersama guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Begitu pula tiga raperda lainnya akan mendapat fasilitasi Gubernur dan ditetapkan menjadi perda,” tutupnya. (*)
