Balitopik.com, SUMATERA – Banjir bandang yang melanda puluhan kabupaten dan kota di tiga provinsi di Sumatera masing-masing Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir memakan ratusan korban jiwa dan memutus akses jalur darat di beberapa titik.
Per Jumat (28/11) malam, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan sebanyak 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 lainnya luka-luka akibat banjir di tiga provinsi ini.
Pemerhati lingkungan, Shalahuddin menilai banjir bandang itu tidak hanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi, tetapi juga akibat kerusakan hutan yang parah. Mengingat dari video-video banjir yang beredar banyak kayu-kayu yang dibabat di hutan turut di bawa banjir ke pemukiman warga.
Shalahuddin meminta agar kinerja Menteri Kehutanan perlu dievaluasi. Tidak hanya di Sumatera, hutan-hutan di seluruh Indonesia perlu di selamatkan sebelum terlambat.
“Turut berduka yang mendalam untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Tapi rasanya penting juga untuk kita bicara soal penyebab banjir bandang yang bisa kita pastikan faktor terbesarnya adalah kerusakan hutan yang dalam hal ini adalah tanggung jawab Menteri Kehutanan.”
“Ini perlu dievaluasi kinerja Menteri Kehutanan mengingat hutan hampir di seluruh Indonesia dalam kondisi yang kritis namun tidak ada gebrakan untuk menyelamatkan hutan,” kata aktivis muda ini ditemui di Bali, Sabtu (29/11/2025).
Ia menjelaskan, hutan Sumatera yang dicatat sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera atau Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) sejak 2004 itu telah dicap ‘merah’ oleh UNESCO.
Hal ini pun didukung oleh temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara yang menyebutkan maraknya penebangan liar sebagai faktor terjadinya banjir.
“Maraknya penebangan liar, perambahan lahan, dan rencana pembangunan infrastruktur, sejak 2011 hingga kini membuat hutan Sumatera berstatus dalam bahaya,” ungkap pria yang akrab disapa Bro Shalah ini.
Selain soal kerusakan hutan, Bro Shalah juga menyoroti lambannya pemerintah dalam memberikan respon terhadap bencana alam, terutama dalam situasi yang mendesak.
Kata dia, jika terjadi bencana yang mengakibatkan jalur darat terputus, maka pilihannya adalah pertolongan melalui jalur udara. Ia berharap pemulihan pasca-bencana dapat dilakukan secara efektif dan terukur.
“Negara kita ini punya fasilitas yang lengkap, respon negara terhadap force majure perlu ditingkatkan. Semoga kondisi pasca-bencana di Sumatera dapat pulih kembali,” ungkapnya. (*)