Balitopik.com, DENPASAR — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bali mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk segera membebaskan sejumlah aktivis yang ditangkap dalam aksi “Bali Tidak Diam” pada Sabtu, (30/8/2025).
GMNI Bali menegaskan bahwa langkah penangkapan tersebut berpotensi mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Polda Bali diminta untuk lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya aksi mahasiswa maupun masyarakat sipil.
Dalam pernyataan resminya GMNI Bali menyatakan menolak segala bentuk tindakan anarkis. Namun juga menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Denpasar, I Gede Arya Nata Wijaya, juga menyoroti keras penangkapan tersebut. Ia menyebut tindakan represif aparat hanya akan memperlebar jurang antara rakyat dan penegak hukum.
“Penangkapan kawan-kawan kami jelas bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Aparat semestinya melindungi, bukan menakuti rakyat. Kami menuntut segera ada pembebasan tanpa syarat,” ujarnya.
Lebih lanjut, GMNI Bali mengingatkan bahwa aparat keamanan seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan.
“Oleh karena itu, pembebasan aktivis yang ditangkap menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Bali,” tambah Gede Arya Nata.
Untuk diketahui, pada aksi “Bali Tidak Diam” kemarin, sebanyak 138 orang massa aksi yang melakukan aksi di Mapolda Bali dan Kantor DPRD Bali ditahan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Minggu mengatakan ratusan orang tersebut ditahan karena dianggap membahayakan saat aksi demo.
“Dari demo depan gedung DPRD Bali di Renon Denpasar, Polda Bali mengamankan 138 orang yang dianggap membahayakan saat aksi demo berlangsung,” katanya.(*)
- Latest
- Trending