Balitopik.com – Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster menanggapi pembangunan Bandara Bali Utara. Katanya sebelum membangun Bandara Bali Utara yang harus dibicarakan adalah akses infrastrukturnya.
“Sebelum kita bicara bandara, terlebih dahulu kita harus membahas akses infrastruktur penghubung antara Kabupaten/kota yang ada di Bali ke lokasi bandara di Buleleng,” kata Koster usai memberikan kuliah umum tentang Visi Nangun Sat Kherti Loka Bali di Universitas Primakara, Selasa (28/5/2024).
Menurut Koster ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membicarakan pembangunan Bandara Bali Utara itu sendiri. Yaitu penentuan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, akses atau infrastruktur (berupa jalan tol atau kereta api) kemudian studi kelayakan akses infrastruktur dan pembebasan lahan.
4 hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak cepat. Bisa memakan waktu 5 atau 6 tahun. Pembebasan lahan bisa 2 tahun, pembangunan infrastruktur juga bisa 2 tahun, belum studi kelayakan.
“Jadi artinya dalam 5 atau 6 tahun ke depan itu harus menyiapkan pilihan (lokasi bandara) kemudian studinya dan memutuskan apakah tol atau kereta api baru kita bicara pembangunan bandara supaya bandaranya itu dibangun dan berfungsi secara optimal tidak seperti bandara baru di Jawa Barat Bandara Kertajati yang sudah selesai tahun 2018 sampai sekarang belum beroperasi optimal,” ucap Koster.
Selain itu, sambung Koster, pembangunan Bandara Bali Utara harus benar-benar memberi dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Bali terutama masyarakat Bali Utara. Jangan sampai masyarakat lokal tergusur karena pembebasan lahan yang cukup luas tapi yang menguasai ekonominya adalah investor.
“Jangan sampai ini akan menghabiskan lahan terlalu banyak, investasi masuk, lahan Bali makin berkurang yang kemudian warga Balinya akan minggir dan ekonominya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat Bali. Yang paling prinsip adalah jangan sampai budaya Bali ini tergerus seperti Hawai.”
“Jadi kalau bandara dibangun, betul-betul dipastikan harus diproteksi kebudayaan jangan sampai rusak seperti di Hawai. Dan kemudian memastikan bahwa keberadaan bandara itu akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” imbuh Koster.
“Dan yang sangat penting adalah tidak menggusur warga lokal. Itu yang diharapkan. Kalau itu sudah dilakukan tidak ada masalah, dan ini perlu pembahasan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” tandasnya. (*)
- Latest
- Trending