BALITOPIK.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali optimistis berpeluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat menyusul pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini relatif berjalan lancar di Pulau Dewata.
Peluang tersebut terbuka setelah pemerintah pusat menyiapkan total anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi. Program MBG menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian kinerja daerah mulai 2027.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menilai Bali memiliki modal untuk bersaing mendapatkan penghargaan tersebut. Pasalnya, pelaksanaan MBG di daerah ini sejauh ini berjalan baik, baik dari sisi distribusi maupun penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, selama pelaksanaan program tersebut belum ditemukan persoalan berarti, termasuk kasus keracunan makanan.
“Pemprov Bali tentu menyambut baik dan siap mendukung penyelarasan program nasional tersebut di daerah, termasuk mengawal tata kelolanya bersama-sama agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Giri Prasta di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Adapun insentif fiskal yang disiapkan pemerintah pusat memiliki nilai cukup besar. Dalam skema penghargaan, daerah yang menempati peringkat pertama berpeluang memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.
Kompetisi tersebut dibagi dalam enam regional dan tiga gelombang. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing.
Namun, anggaran Rp1 triliun tersebut bukan khusus dialokasikan untuk program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, dana tersebut merupakan keseluruhan anggaran insentif fiskal bagi daerah berprestasi, dengan MBG menjadi salah satu indikator tambahan mulai tahun depan.
Selama ini, penilaian juga mempertimbangkan sejumlah indikator pembangunan, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, dan pengurangan kemiskinan.
Sementara indikator khusus MBG masih dirumuskan bersama Kemendagri dan BGN. Beberapa aspek yang dipertimbangkan di antaranya keberhasilan menekan angka stunting serta kualitas pelayanan MBG di daerah.
Untuk menjaga pelaksanaan program tetap berjalan baik, Pemprov Bali akan memperkuat pengawasan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, hingga unsur TNI dan Polri.
Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Pemprov Bali bahkan menyiapkan dukungan dari sisi ketersediaan pangan dengan mendorong pemanfaatan aset lahan milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Lahan potensial tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal sekaligus menunjang operasional dapur MBG.
Dengan pelaksanaan yang selama ini relatif lancar dan dukungan penguatan ekosistem pangan lokal, Bali berharap dapat memenuhi kriteria penilaian pemerintah pusat dan berpeluang membawa pulang insentif fiskal tersebut. (*)