Balitopik.com, LABUAN BAJO – Praktisi hukum asal Nusa Tenggara Timur, Kosmas Mus Guntur, SH, mendorong evaluasi total tata kelola pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-insiden kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar.
Berdasarkan penelusuran, KM Putri Sakina bertolak dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar sekitar pukul 20.00 Wita, membawa 11 orang penumpang dan kru.
Pelayaran malam hari itu dilakukan di tengah kondisi cuaca yang sejak awal tidak ideal. Gelombang laut dilaporkan mencapai lebih dari dua meter, dengan angin yang menguat.
Sekitar 30 menit setelah berlayar, mesin kapal mati mendadak. Dalam hitungan menit, kapal kehilangan kendali. Gelombang setinggi sekitar 1,5 meter menghantam lambung kapal yang kemudian oleng dan terbalik. Kapal tenggelam tak lama setelahnya.
Kosmas menilai peristiwa tersebut sebagai cerminan kelalaian serius pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Menurut Kosmas, tanggung jawab utama berada pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) yang selama ini gencar mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dan internasional.
Ia menegaskan bahwa Labuan Bajo bukan destinasi wisata biasa. Statusnya sebagai destinasi super prioritas sekaligus wajah pariwisata Indonesia di mata dunia seharusnya diikuti dengan standar keselamatan yang jauh lebih ketat dan tidak kompromistis.
“Negara tidak boleh hanya menjual keindahan, tapi abai pada keselamatan. Evaluasi harus total mulai dari izin kapal, standar teknis, jam operasional, hingga pengawasan di lapangan,” tegas Kosmas dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Kosmas mendorong agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola wisata bahari.
Ia menilai perlu adanya pengetatan regulasi, termasuk larangan tegas pelayaran malam hari dalam kondisi cuaca tidak bersahabat, audit menyeluruh terhadap kelayakan kapal wisata, serta penerapan sanksi tegas tanpa toleransi bagi operator yang melanggar aturan.
Menurutnya, tanpa langkah konkret dan tegas, tragedi serupa berpotensi terus berulang dan justru merusak citra pariwisata Indonesia di tingkat global.
Keselamatan wisatawan, kata dia, harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dari ambisi pariwisata.
Kosmas menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan.
Menurutnya, keselamatan manusia tidak boleh dikorbankan atas nama promosi dan ambisi pariwisata. Ketika tata kelola wisata diabaikan, negara bukan hanya gagal melindungi warganya dan tamu internasional, tetapi juga mempertaruhkan reputasi Indonesia di mata dunia.
“Jika tata kelola wisata tidak segera dibenahi, Labuan Bajo justru berisiko menjadi simbol kegagalan negara dalam menjamin keselamatan wisatawan,” ujar Kosmas.
Bagi dia, tragedi KM Putri Sakina menempatkan pemerintah pada satu tuntutan mendesak: menata ulang aturan main pariwisata secara serius, menyeluruh, dan berpihak pada keselamatan manusia.
Mulai dari regulasi pelayaran, pengawasan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap operator wisata yang melanggar aturan, semuanya harus dilakukan tanpa kompromi.
Tanpa langkah nyata dan keberanian mengambil tindakan tegas, slogan pariwisata kelas dunia hanya akan menjadi jargon kosong sebuah label mahal yang dibayar dengan nyawa manusia. (*)