Balitopik.com, NASIONAL – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).
Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi.
Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.
“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).
Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.
Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa aksi massa merupakan ekspresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.
“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya.
Lebih lanjut, KMHDI mendesak Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi.
Di samping itu, KMHDI juga menuntut dilakukan pengusutan tuntas dan mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi
“Kami menuntut Polri melakukan pengusutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.
18 Kantor Imigrasi Baru, Ada Juga di Klungkung dan Tabanan
Balitopik.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian...
Read moreDetails
