• Latest
  • Trending
  • All
  • Pariwisata
  • Uncategorized
  • Nasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Bali
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Travel
  • Hukum
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Kesehatan
  • Edukasi
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria. -IST/Balitopik.com

Publik Murka Aksi Massa Makan Korban, KMHDI Desak Polri Evaluasi Menyeluruh

1 tahun ago
Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin ASN atau Tim Disiplin Pemkab Badung kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak). -IST

Empat ASN Badung Diduga Langgar Jam Kerja, TPP Terancam Dipotong

17 jam ago
Sekretaris DPRD Bali I Ketut Nayaka. -BALITOPIK.COM

Wantilan DPRD Bali Direnovasi, Informasi Anggaran Bisa Diakses Publik

22 jam ago
Rapat kerja antara Komisi IV DPRD Bali dan Disdikpora Bali terkait Anggaran dan Program Prioritas. -IST

Anggaran Pendidikan Bali Dipangkas, DPRD Khawatir Infrastruktur Terabaikan

23 jam ago
Rapat kerja komisi IV DPRD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali. -IST

Dewan Desak BPBD Bali Percepat Bantuan Korban Bencana

23 jam ago
Buku Etika Pariwisata Global. -IST

THK Awards Soroti Pembangunan Bali yang Makin Melabrak Adat

23 jam ago
Lima Jurnalis hilang kontak saat akan liputan ke Gunung Anak Krakatau dan saat ini masih dalam pencarian. -ILUSTRASI

Hendak Meliput Erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 Jurnalis Hilang Kontak di Tengah Laut

2 hari ago
Siti Sapurah alias Ipung saat mendampingi KC dan Ibunya. -IST

Dokter Muda di Bali jadi Tersangka, Dituduh Gelapkan Asal Usul Anak Kandung Sendiri

2 hari ago
Prof. I Dewa Made Cipta Santosa, S.T., M.Sc., Ph.D. -BALITOPIK.COM

Dewa Cipta Pimpin PNB 2026-2030, Fokus Perkuat Vokasi dan Riset Terapan

2 hari ago
  • Home
  • Bali
    • Peristiwa
    • Travel
  • Nasional
    • Politik
    • Pendidikan
    • Hukum
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini
  • Teknologi
  • Lifestyle
    • Entertainment
  • World
No Result
View All Result
  • Login
Login Sign Up
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Publik Murka Aksi Massa Makan Korban, KMHDI Desak Polri Evaluasi Menyeluruh

Reporter balitopik.com
29 Agustus 2025 - 2:20 am
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria. -IST/Balitopik.com

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria. -IST/Balitopik.com

Balitopik.com, NASIONAL – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi massa bubarkan DPR pada Kamis (28/08/2025).

Evaluasi ini dilakukan setelah terjadi kericuhan yang yang berujung jatuhnya korban jiwa. Diketahui, dalam aksi bubarkan DPR, seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KMHDI, I Gde Sandy Satria, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya seharusnya polisi bisa bersikap hati-hati dan melakukan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi.

Sandy mengatakan tindakan represif justru berpotensi memicu ledakan emosi di lapangan.

“Evaluasi ini sangat penting. Aksi massa adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Aparat harus bisa menempatkan diri secara proporsional,” ujar Sandy, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai pola penanganan yang cenderung keras justru menjadi pemicu kericuhan lebih luas. Alih-alih menenangkan situasi, cara tersebut memperbesar risiko bentrokan hingga menimbulkan korban.

Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa  aksi massa merupakan ekspresi dalam ruang demokrasi yang harus dilindungi negara.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sudah tertuang jelas dalam konstitusi. Maka dari itu, tindakan berlebihan aparat melanggar prinsip demokrasi.

“Dalam hal ini, Polri memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan aksi tanpa mengorbankan hak warga negara,” terangnya.

Lebih lanjut, KMHDI mendesak Polri untuk terbuka melakukan evaluasi internal dan meninjau kembali standar operasional prosedur (SOP) penanganan aksi.

Di samping itu, KMHDI juga menuntut dilakukan pengusutan tuntas dan  mendalam terhadap peristiwa yang berujung meninggalnya ojek online usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil polisi

“Kami menuntut Polri melakukan pengusutan secara tuntas terhadap peristiwa meninggalnya ojek online. Hal ini untuk menghadirkan keadilan,” terangnya.

Tags: Aksi MassaEvaluasiKMHDIOjol Dilindas Polri
SendShareShareSend

Media Social

Facebook Instagram TikTok YouTube Chat WhatsApp

TOPIK MEDIA GROUP

  • Blog
  • Box Redaksi
  • Elementor #10692
  • Home
  • kebijakan privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Syarat dan ketentuan

Recent Posts

  • Empat ASN Badung Diduga Langgar Jam Kerja, TPP Terancam Dipotong
  • Wantilan DPRD Bali Direnovasi, Informasi Anggaran Bisa Diakses Publik
  • Anggaran Pendidikan Bali Dipangkas, DPRD Khawatir Infrastruktur Terabaikan
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Bali
  • Opini
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Internasional

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?