Oleh: Filemon Bram Gunas Junior, Ketua PMKRI Cabang Denpasar Periode 2025-2026
Bali hari ini sedang menghadapi ironi yang sulit dibantah. Di tengah citra pulau wisata kelas dunia yang setiap hari dipromosikan melalui lanskap alam, budaya, dan spiritualitasnya, persoalan sampah justru menjadi wajah paling nyata dari krisis yang terus membesar. Pulau yang menjadi salah satu primadona masyarakat global ini tengah dibayangi persoalan lingkungan yang tidak lagi bisa ditutupi oleh slogan tentang pariwisata berkelanjutan.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 mencatat timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 1,25 juta ton per tahun atau sekitar 3.436 ton per hari. Angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah Bali sudah terlalu lama tertinggal dari laju pertumbuhan konsumsi dan pariwisata.
Persoalan sebenarnya bahkan terlihat lebih sederhana di lapangan. Sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir yang kian sesak, mengalir ke sungai, terbawa hingga ke pantai dan laut. Bali sesungguhnya tidak kekurangan ruang promosi tentang kebersihan lingkungan, tetapi kekurangan sistem yang benar-benar bekerja.
TPA Suwung menjadi simbol paling nyata dari kegagalan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Gunungan sampah yang terus meninggi bukan hanya persoalan teknis kapasitas lahan, melainkan cerminan pendekatan lama yang tidak pernah benar-benar berubah: kumpul, angkut, lalu buang. Selama pola itu terus dipertahankan, maka persoalan hanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain tanpa pernah benar-benar diselesaikan.
Ketika sistem mulai kewalahan, dampaknya langsung terasa di ruang publik. Sungai-sungai di Denpasar dan Badung menjadi jalur bocornya sistem persampahan yang tidak terkendali. Dalam situasi seperti ini, narasi tentang “Bali bersih” sering kali terdengar seperti slogan yang kehilangan makna karena tidak diikuti perubahan mendasar.
Padahal, komposisi sampah Bali sebenarnya masih membuka peluang besar untuk dikelola lebih modern. Sekitar 65 persen didominasi sampah organik, sementara plastik berada di kisaran 13 hingga 17 persen. Secara teori, kondisi ini memungkinkan pengembangan sistem berbasis energi maupun daur ulang. Namun teknologi tidak pernah otomatis menjadi solusi jika fondasi tata kelolanya tetap rapuh.
Di tengah tekanan yang semakin besar, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk proyek PSEL Denpasar Raya di Pesanggaran yang dirancang mampu mengolah sekitar 1.200 hingga 1.500 ton sampah per hari dari wilayah Denpasar dan Badung.
Secara teknis, gagasan ini memang menawarkan harapan. PSEL diproyeksikan mampu mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan energi listrik dari sampah yang selama ini hanya menumpuk. Dalam banyak negara maju, sistem seperti ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan lingkungan modern.
Namun pertanyaan paling penting sebenarnya bukan pada teknologinya, melainkan pada kesiapan sistem yang menopangnya. PSEL membutuhkan pasokan sampah yang stabil, pemilahan dari sumber, tata kelola lingkungan yang ketat, hingga konsistensi kebijakan yang disiplin. Tanpa semua itu, PSEL berisiko hanya menjadi mesin mahal yang bekerja di atas sistem yang masih berantakan.
Di bawah kepemimpinan Wayan Koster, Bali memang menunjukkan intensifikasi kebijakan lingkungan. Pembatasan plastik sekali pakai diperkuat, pengelolaan berbasis sumber terus didorong, penataan TPA mulai dipercepat, dan proyek PSEL dijadikan salah satu prioritas pembangunan lingkungan. Tetapi pada titik ini, persoalannya bukan lagi soal banyaknya regulasi, melainkan konsistensi pelaksanaan.
Krisis sampah Bali sudah terlalu lama bergerak dalam pola yang sama: diakui sebagai masalah, dibahas sebagai program, lalu kembali muncul sebagai krisis yang berulang. Karena itu, PSEL kini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan ujian nyata terhadap keseriusan politik lingkungan di Bali. Apakah pemerintah benar-benar mampu mengubah pendekatan dari sekadar administrasi persampahan menjadi reformasi sistemik yang menyentuh akar masalah.
Yang sering luput dari perhatian adalah persoalan di tingkat paling dasar. Pemilahan sampah rumah tangga masih rendah. TPS3R belum berjalan optimal secara merata. Pengawasan terhadap limbah sektor pariwisata belum seketat dampak yang dihasilkannya. Di banyak wilayah, praktik membakar atau membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.
Artinya, bahkan jika PSEL berhasil dibangun, fasilitas itu tetap akan bekerja di atas sistem hulu yang belum selesai. Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif bila perilaku, pengawasan, dan tata kelola dasarnya masih lemah.
Pada akhirnya, Bali sebenarnya tidak kekurangan solusi. Bali juga tidak kekurangan program, kajian, maupun teknologi. Yang paling kurang justru ketegasan dan keberanian menjalankan perubahan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
PSEL bisa menjadi titik balik penting bagi masa depan lingkungan Bali. Tetapi proyek itu juga bisa berubah menjadi sekadar penundaan krisis jika reformasi sistem pengelolaan sampah tidak dilakukan secara serius dan konsisten.
Sebab krisis sampah Bali sesungguhnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ini adalah persoalan tata kelola, disiplin kebijakan, dan keberanian politik untuk memastikan bahwa apa yang selama ini terdengar baik di atas kertas benar-benar berjalan di lapangan. Selama hal itu belum berubah, Bali akan terus hidup dalam ironi yang sama: pulau wisata yang tampak indah di permukaan, tetapi rapuh di dalam sistem pengelolaan lingkungannya.
Pada akhirnya, masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak wisatawan datang setiap tahun, tetapi juga oleh keberanian menjaga pulau ini tetap layak dihuni untuk generasi berikutnya. Sebab alam Bali bukan sekadar komoditas pariwisata, melainkan fondasi kehidupan masyarakatnya sendiri.
Jika krisis sampah terus dibiarkan berjalan tanpa perubahan yang nyata, maka yang perlahan hilang bukan hanya citra Bali di mata dunia, tetapi juga kualitas lingkungan yang selama ini menjadi jiwa pulau ini. Dan ketika itu terjadi, Bali mungkin masih tampak indah dalam foto-foto promosi, tetapi kehilangan makna paling penting dari keindahannya sendiri. (*)