BALITOPIK.COM, DENPASAR — Rendahnya upah pekerja di Bali dinilai tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Aliansi BEM se-Bali mendesak pemerintah bertindak dan membuka pembahasan serius mengenai kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tingginya biaya hidup serta pertumbuhan ekonomi Bali yang terus berjalan.
Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Bali, Kadek Surya Dewantara, mengatakan persoalan upah harus menjadi alarm bagi pemerintah. Menurutnya, besaran upah tidak cukup dilihat dari angka, tetapi harus dibandingkan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Persoalan upah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan angka, tetapi harus dilihat dari bagaimana masyarakat Bali mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya biaya hidup dan perkembangan ekonomi daerah,” kata Surya, Kamis (3/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena Bali selama ini dikenal sebagai daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Sektor hotel, restoran, industri kreatif, perdagangan, hingga berbagai usaha jasa terus bergerak dan menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.
Namun, menurut Surya, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.
Jangan sampai pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kunjungan wisatawan terus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, sementara pekerja masih menerima pendapatan yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup.
Surya mengatakan pemerintah memang perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam menentukan kebijakan pengupahan. Namun, pemerintah juga tidak boleh hanya melihat Bali dari perspektif investor.
“Masyarakat dan pekerja yang setiap hari menjadi bagian penting dari bergeraknya ekonomi Bali juga harus mendapatkan perhatian yang layak,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut semakin penting karena pekerja harus memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan hingga kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, Aliansi BEM se-Bali mendorong pemerintah daerah bersama DPRD, dunia usaha, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya membuka ruang dialog yang lebih serius mengenai persoalan upah di Bali.
Menurut Surya, pembahasan tidak seharusnya hanya berakhir pada perdebatan mengenai besaran nominal upah. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan hubungan industrial yang adil.
“Bali tidak boleh hanya menjadi tempat yang nyaman bagi wisatawan, tetapi menjadi tempat yang layak untuk hidup bagi masyarakatnya sendiri,” katanya.
Kata dia, pernyataan Anggota DPR RI Nyoman Parta mengenai rendahnya upah di Bali dinilai dapat menjadi momentum untuk membuka kembali diskusi publik mengenai arah pembangunan dan kesejahteraan pekerja.
Aliansi BEM se-Bali menyatakan siap mengawal isu tersebut. Surya menegaskan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat. Investasi harus menciptakan pekerjaan yang layak. Dan pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, sementara masyarakat yang menjadi pelakunya justru tertinggal,” tutupnya. (*)