Balitopik.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).
Di Bali, kegiatan ini terpusat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM di Bali.
“UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali saja, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” jelasnya kepada awak media.
Menurut data, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi besar penerima KUR. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 berada di Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun.
Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR adalah perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan khas Bali seperti kain dan kriya kayu.
“Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta. Semua berjalan dengan baik, bahkan tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita cukup tinggi,” kata Gubernur Koster.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya KUR dalam mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata.
“Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor potensial lain, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menjelaskan, KPP dihadirkan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah menyediakan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dalam pembangunan rumah (supply side), serta Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan (demand side).
“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur mendorong kontraktor daerah membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menambahkan bahwa KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. KPP merupakan instrumen penting untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan ini agar masyarakat bisa menghuni rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah serta membuka lapangan pekerjaan dalam pembangunan perumahan,” pungkasnya.
Dengan hadirnya KUR dan KPP, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berharap tercipta sinergi dalam memperkuat UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (*)
