BALITOPIK.COM, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata sebagai strategi menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ekonomi Bali yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional bertema “Integrasi Pertanian dengan Pariwisata untuk Mendukung SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)” di The Patra Bali Resort, Tuban, Kabupaten Badung, Kamis (23/7/2026).
Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Wilayah Timur Tahun 2026 yang berlangsung pada 22–24 Juli 2026. Di hadapan 140 akademisi bidang pertanian dari 31 perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia, Koster memaparkan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian agar mampu tumbuh seiring dengan perkembangan industri pariwisata.
Koster mengatakan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan yang telah memiliki daya saing dan dikenal luas, seperti salak, manggis, mangga, kopi, garam, arak Bali hingga berbagai produk perikanan. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan pada kualitas produk, melainkan bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola secara terpadu agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita punya salak, manggis, mangga, kopi, garam, arak hingga berbagai produk perikanan yang memiliki branding sangat kuat. Hanya saja selama ini belum dikelola secara utuh, dan inilah yang sedang kami tata,” ujar Koster.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Bali memiliki sekitar 283.058 hektare lahan hortikultura, 64.704 hektare lahan sawah, dan 149.442 hektare lahan perkebunan. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya alih fungsi lahan menjadi tantangan serius karena mencapai sekitar 700 hektare setiap tahun.
Menurut Koster, kondisi tersebut tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga keberlangsungan sistem irigasi tradisional subak yang menjadi warisan budaya dunia.
“Angka alih fungsi lahan mencapai sekitar 700 hektare setiap tahun. Ini tidak bisa dibiarkan karena lambat laun produksi pangan dan keberadaan subak akan terancam,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Melalui regulasi ini, lahan pertanian produktif tidak boleh dialihkan menjadi kawasan industri pariwisata.
“Hotel atau restoran tetap boleh dibangun, tetapi di lahan kering atau lahan yang tidak produktif. Sawah dan lahan pertanian harus tetap dijaga,” kata Koster.
Selain menjaga lahan pertanian, Pemprov Bali juga mengembangkan integrasi sektor pertanian dengan pariwisata. Menurut Koster, kawasan persawahan dan perkebunan dapat dikembangkan menjadi destinasi agrowisata tanpa mengubah fungsi lahannya sehingga petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar.
“Sektor pertanian tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi kami integrasikan dengan sektor pariwisata agar lahan tetap lestari dan pendapatan petani meningkat,” ujarnya.
Di sisi hilir, Pemerintah Provinsi Bali memperkuat pemasaran produk lokal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Regulasi tersebut mewajibkan hotel, restoran, dan pelaku usaha pariwisata menggunakan produk pertanian lokal Bali.
Koster juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pertanian organik. Ia menyebut sekitar 60 persen lahan sawah di Bali telah bersertifikat organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
Menurutnya, program tersebut mendapat sambutan positif dari para petani karena mampu meningkatkan nilai jual hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Program ini penting karena meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem,” ujarnya.
Mengakhiri paparannya, Koster mengapresiasi penyelenggaraan Lokakarya FKPTPI Wilayah Timur 2026 yang mengangkat tema integrasi pertanian dan pariwisata. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian di Bali.
Ketua FKPTPI Wilayah Timur, I Putu Sudiarta, mengatakan lokakarya tersebut diikuti 140 peserta dari 31 perguruan tinggi serta diawali berbagai kegiatan ilmiah yang melibatkan mahasiswa.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, Prof. Ir. I Nengah Sujaya, menyampaikan bahwa pertanian dan pariwisata merupakan dua sektor yang saling melengkapi dalam menopang pembangunan dan perekonomian Bali.
“Pertanian dan pariwisata adalah pilar pembangunan dan ekonomi Bali. Oleh sebab itu, keduanya harus terintegrasi,” ujarnya. (*)