BALITOPIK.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menilai iklim demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang menyejukkan di tengah meningkatnya dinamika politik nasional. Sikap tersebut, menurut PP KMHDI, tercermin dari pendekatan yang ditunjukkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PP KMHDI, I Nengah Candra Irawan, yang mengapresiasi gaya komunikasi politik Sufmi Dasco karena dinilai mengutamakan dialog, musyawarah, dan stabilitas nasional dibanding memperuncing perbedaan.
“Kami mengapresiasi sikap politik Bang Sufmi Dasco yang memilih membangun komunikasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan. Politik yang sejuk merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang dewasa dan mampu menjaga persatuan bangsa,” ujar Candra.
Menurutnya, di tengah berbagai perbedaan pandangan yang berkembang di ruang publik, para pemimpin perlu mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun politik jangka pendek. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.
Meski demikian, PP KMHDI juga mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Candra menyoroti perhatian masyarakat terhadap pertemuan antara Hotman Paris dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang belakangan menjadi perbincangan.
Ia menegaskan bahwa komunikasi antar tokoh publik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
“Kami mengkritisi setiap pernyataan yang bernada provokatif dan berpotensi memperkeruh ruang publik. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral. Tokoh publik seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika komunikasi, bukan memperbesar polemik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, PP KMHDI meminta agar perhatian publik terhadap perkara yang berkaitan dengan Febri tidak berkembang menjadi ruang pembentukan opini yang mendahului proses hukum.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menangani perkara secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendorong Jampidsus membuka proses hukum secara akuntabel dan bebas dari intervensi siapa pun. Penegakan hukum harus memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan kepada masyarakat. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah wajib dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Candra.
PP KMHDI menilai kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat apabila politik dijalankan secara santun, ruang publik dipenuhi komunikasi yang beretika, dan proses penegakan hukum berlangsung secara objektif tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun.
“Politik yang menyejukkan seperti yang ditunjukkan Bang Sufmi Dasco patut menjadi contoh. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum harus membuktikan kepada publik bahwa perkara yang berkaitan dengan Febri ditangani secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan supremasi hukum dapat terus terjaga,” tutup Candra. (*)